COP26; Perdagangan Karbon adalah Solusi Palsu Mengatasi Krisis Iklim

Mekanisme pasar dan perizinan alam menambah rantai panjang konflik dengan masyarakat, karena ini merupakan perampasan tanah dan hutan secara sistemik dengan kedok hijau dan pemulihan iklim.

COP26, bukan hanya negosiasi elit tapi tentukan nasib BUMI.

COP26 Bukan Negosiasi Elit

WALHI mendorong lima agenda penting dalam COP26: Penolakan terhadap perdagangan karbon; Pembahasan Loss and Damage; Percepatan Phasing Out PLTU Batubara sebelum 2030 dan Penghentian Solusi Iklim Semu; Penyelamatan Pesisir dan Pulau Kecil dari Dampak Perubahan Iklim; dan Pendekatan Negosiasi berbasis Hak untuk Masyarakat Adat, Lokal, Perempuan dan Kaum Muda.

Selamat memperingati hari Sumpah Pemuda

Di tengah krisis iklim yang semakin parah, anak muda dapat berperan penting untuk melawan segala bentuk aktivitas yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Lantas, seperti apa potensi anak muda dan fakta mengenai krisis iklim?

Sejarah dan Regulasi

Terhitung sejak masa kolonial Belanda hingga berakhirnya masa Orde Baru, regulasi pertambangan di Indonesia banyak mengalami perubahan yang cukip signifikan. Namun sayangnya arah kebijakan tersebut belum banyak memihak kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Pulihkan Indonesia!

Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas

Disahkannya UU Minerba yang pro terhadap pengusaha tambang bakal beresiko memperparah ketidakadilan sekaligus kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.
Apa saja dampak yang bakal dialami oleh masyarakat luas akibat adanya UU Minerba yang baru?